Siapakah Penekuk Hukum Di Negeri Sulap?

Siapakah Penekuk Hukum Di Negeri Sulap ? saat digugat karena hukum tajam hanya untuk kelompok tertentu penegak hukum dengan garang katakan, tidak . . negara sulap adalah negara hukum tetapi mengapa penista di seberang pulau, ditangkap hanya sehari penista di pusat negeri berlenggang dimaafkan siapakah penekuk hukum di negeri sulap magician bisa melipat hukum untuk … Continue reading Siapakah Penekuk Hukum Di Negeri Sulap?

Advertisements

Hukum Hanya Untuk Kaum Tertentu: Dandy Ditangkap Hanya Sehari, Sukmawati Berlenggang Dimaafkan

Pemilik akun Facebook bernama Dandy Rahmadila langsung ditangkap gara-gara postingannya yang dianggap menghina suara azan katena dianggap lebih merdu dari jaran goyang. Tetapi sangat kontras dengan sumber isu dan pusat kegaduhan pelaku pembacaan puisi Ibu Indonesia justru masih terus dalam tahap meneliti kasus itu. Sementara isu untuk membela dari pihak yang sama terus bertebaran di … Continue reading Hukum Hanya Untuk Kaum Tertentu: Dandy Ditangkap Hanya Sehari, Sukmawati Berlenggang Dimaafkan

Heboh, BPK Ungkap ‘Salah Urus’ Impor Pangan Era Jokowi

BPK Ungkap 'Salah Urus' Impor Pangan Era Jokowi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap kesalahan kebijakan impor pangan untuk komoditas beras, gula, garam, hingga daging sapi di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kesalahan itu disebut terjadi bahkan sejak Menteri Perdagangan dijabat Rachmat Gobel, Thomas Trikasih Lembong, hingga Enggartiasto Lukita. Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II … Continue reading Heboh, BPK Ungkap ‘Salah Urus’ Impor Pangan Era Jokowi

KPK Tantang Dirjen Pajak Naikkan Pajak Kelapa Sawit

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menantang Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan untuk meningkatkan pemungutan pajak dari sektor kelapa sawit hingga Rp40 triliun pada tahun ini. Jumlah itu meningkat dari sebelumnya sebesar Rp22 triliun. Tantangan itu bisa dijawab DJP jika tiga indikator utama dapat dicapai. Pertama, integrasi sistem informasi perpajakan dengan data perkelapasawitan. Kedua, tersedianya laporan analisis tax gap … Continue reading KPK Tantang Dirjen Pajak Naikkan Pajak Kelapa Sawit

Ketika Pemerintah Dituduh Intervensi KPK, Akhirnya Wiranto Bilang Umumkan Saja Koruptornya

Percaturan hukum Indonesia kembali heboh, ketika Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto meminta KPK menunda KPK Untuk pengumuman tersangka korupsi. Wiranto meminta KPK menunda pengumuman tersangka kasus korupsi yang melibatkan calon kepala daerah peserta pilkada 2018. Ia menilai pengumuman atau penetapan tersangka saat pilkada berlangsung akan mempengaruhi perolehan suara paslon. Imbauan Wiranto itu menanggapi … Continue reading Ketika Pemerintah Dituduh Intervensi KPK, Akhirnya Wiranto Bilang Umumkan Saja Koruptornya

Setnov Mulai Bernyanyi Keras, Puan Maharani dan Pramono Anung Terima 500.000 ribu dollar.

Terdakwa kasus korupsi pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP) Setya Novanto menyebut ada uang hasil korupsi yang mengalir kepada dua politisi PDI Perjuangan, yakni Puan Maharani dan Pramono Anung. Menurut Novanto, keduanya masing-masing mendapatkan 500.000 dollar Amerika Serikat. Hal itu dikatakan Novanto saat sidang pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (22/3/2018). … Continue reading Setnov Mulai Bernyanyi Keras, Puan Maharani dan Pramono Anung Terima 500.000 ribu dollar.

Si Bos Terhukum, Si Bapak Minta Ditunda. BENARKAH KPK DI INTERVENSI ?

Si Bos Terhukum, Si Bapak Minta Ditunda si bos koruptor si bos kompetitor pilkada si bos harapan pemimpin negeri untuk kemenangan pilpres si bos tumpuan elit partai untuk kejayaan suara pileg saat kpk beri sinyal umumkan nama maka bapak negeri panik seketika bapak parpol gelisah segera bapak penegak hukum resah tak pelak si bapak minta … Continue reading Si Bos Terhukum, Si Bapak Minta Ditunda. BENARKAH KPK DI INTERVENSI ?

Mahfud MD: Hukum Era Jokowi JK, Saluran Hukum Mampet

Mahfud MD: Hukum Era Jokowi JK, Saluran Hukum Mampet Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menuturkan secara umum kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla selama tiga tahun ini telah menunjukkan pembangunan bidang hukum Bidang penegakan hukum ketika negara menghadapi kasus-kasus mega korupsi atau korupsi besar. “Saluran penegakan hukum masih mampet, belum dipompa … Continue reading Mahfud MD: Hukum Era Jokowi JK, Saluran Hukum Mampet

Mantan Kepala Intelejen Indonesia: Orang Gila Bisa ‘Dioperasikan’ Membunuh

Mantan Kepala Intelejen Indonesia: Orang Gila Bisa 'Dioperasikan' Membunuh Kasus penyerangan orang gila terhadap tokoh agama, ulama atau kiai, seperti yang disampaikan polisi, memunculkan banyak kontroversi dari masyarakat. Mulai dari keraguan diagnosa polisi hingga kecurigaan dalang yang mengarahkan orang yang disebut gila tersebut. Pengamat Intelejen, Soeripto mengatakan, orang gila pun bisa 'dioperasikan'. "Operasi penyerangan seperti … Continue reading Mantan Kepala Intelejen Indonesia: Orang Gila Bisa ‘Dioperasikan’ Membunuh

Pakar Hukum: Revisi UU MD3 , DPR Kacaukan Garis Ketatanegaraan

Pakar Hukum: Revisi UU MD3 , DPR Kacaukan Garis Ketatanegaraan DPR RI mengesahkan revisi UU MD3 melalui rapat paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Senin (12/2/2018) kemarin. Terdapat interupsi yang dilakukan fraksi PPP dan walk out dari Partai Nasdem, Fadli Zon sebagai pimpinan rapat tetap mengetuk palu sebagai tanda pengesahan UU itu. Ternyata bukan hanya … Continue reading Pakar Hukum: Revisi UU MD3 , DPR Kacaukan Garis Ketatanegaraan

Buruknya Penegakan Hukum Di Era Jokowi JK di Mata Pakar Hukum Prof DR Yuzriel Ika Mahendra SH

Buruknya Penegakan Hukum Di Era Jokowi JK di Mata Pakar Hukum Prof DR Yuzriel Ika Mahendra SH Penegakan hukum selama kepemimpinan Jokowi-JK menurut PROF DR YUSRIEL IKA MEHENDRA SH Dari awal sekali Pemerintahan Jokowi ini mulai menjalankan pemerintahan sudah terdapat kesalahan-kesalahan dalam penerapan hukum administrasi negara kemudian berdampak juga ke bidang-bidang hukum yang lain. Kesalahan-kesalahan … Continue reading Buruknya Penegakan Hukum Di Era Jokowi JK di Mata Pakar Hukum Prof DR Yuzriel Ika Mahendra SH

Hukum Waris, Sumber Utama adalah AL Quran

Hukum Waris adalah suatu hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia diberikan kepada yang berhak, seperti keluarga dan masyarakat yang lebih berhak. hukum Waris yang berlaku di Indonesia ada tiga yakni: hukum Waris Adat, hukum Waris Islam dan hukum Waris Perdata. Setiap daerah memiliki hukum yang berbeda-beda sesuai dengan sistem kekerabatan yang … Continue reading Hukum Waris, Sumber Utama adalah AL Quran

Kasus Hukum Korupsi: Setyo Novanto dan Korupsi e-KTP

Kasus Hukum Korupsi: Setyo Novanto dan Korupsi e-KTP Kasus korupsi e-KTP adalah kasus korupsi di Indonesia terkait pengadaan KTP elektronik untuk tahun 2011 dan 2012 yang terjadi sejak 2010-an. Mulanya proyek ini berjalan lancar dengan pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang diminta oleh Gamawan … Continue reading Kasus Hukum Korupsi: Setyo Novanto dan Korupsi e-KTP

FOKUS BERITA LAMA : Presiden Jokowi Dihujani Kritik Soal Pasal Penghinaan Presiden

Saat ini isu penghinaan terhadap presiden kembali muncul di DPR untuk diajukan sebagai undang undang. Padahal undang undang tersebut dianggap mengancam demokrasi dan pernah ditolak MK. Bahkan dalam tahun 2018 rancangan undang undang yangbdianggap mengancam demokrasi Indomesia itu dipaksakan segera untuk disahkan segera. FOKUS BERITA LAMA : Presiden Jokowi Dihujani Kritik Soal Pasal Penghinaan Presiden Pemerintahan … Continue reading FOKUS BERITA LAMA : Presiden Jokowi Dihujani Kritik Soal Pasal Penghinaan Presiden

Hadapi Pilpres RKUHP Muncul Lagi, Kembali Ancam Demokrasi

Hadapi Pilpres RKUHP Muncul Lagi, Kembali Ancam Demokrasi RKHUHP Kembali Muncul Di DPR, Kemunduran Demokrasi Pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden kembali muncul dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Padahal, sebelumnya Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006 pernah membatalkan pasal penghinaan presiden dan wakil presiden dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Banyak pengamat … Continue reading Hadapi Pilpres RKUHP Muncul Lagi, Kembali Ancam Demokrasi